Lowongan CPNS 2017 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIKINDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PENGUMUMAN

NOMOR :     1 /CPNS/Polhukam/9/2017

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

  1. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)
  2. Subbagian Pengembangan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Biro Umum.
  3. Subbagian Mutasi dan Jabatan, Bagian Kepegawaian, Biro Umum.
  4. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Biro Umum.
  5. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan.
  6. Subbagian Hubungan Media, Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat.
  7. Subbagian Data, Bagian Data dan Informasi, Biro Perencanaan dan Organisasi.
  8. Subbagian Sistem Informasi, Bagian Data dan Informasi, Biro Perencanaan dan Organisasi.
  9. Subbagian Tata Usaha Inspektorat.
  10. Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi.
  11. Subbagian Kearsipan, Bagian TU dan Protokol, Biro Umum.
  12. Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
  13. Bidang Desentralisasi, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
  14. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
  15. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
  16. Bidang Penyelesaian Kasus Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.
  17. Bidang Materi Hukum Publik, Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

l

 

  1. Bidang Doktrin Pertahanan, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
  2. Bidang Ancaman Intelijen, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
  3. Bidang Penanganan     Kejahatan     Konvensional,     Asisten     Deputi        Koordinasi

Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

  1. Bidang Penanganan     Kejahatan     Transnasional,    Asisten     Deputi        Koordinasi

Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

  1. Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.
  2. Bidang Materi Wawasan Kebangsaan, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.
  3. Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
  4. Bidang Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
  5. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI
NO JABATAN KUALIFIKASI

PENDIDIKAN

JENIS FORMASI Jumlah

Formasi

Cum

laude

Disab

ilitas

Putera/

Puteri

Papua

dan

Papua

Barat

Umum
1 Analis Politik, Hukum, dan Keamanan S-1 Hukum/Sosial dan

Politik/Politik

Ketahanan

Nasional/llmu

Pemerintahan/llmu

Politik

5 5
2 Analis Kebijakan Ahli Pertama S-1 Administrasi

Negara/Administrasi

Publik

2 2
S-1 Hubungan Internasional 2 2
S-1 Hukum 1 1 2
S-1 Sosial dan Politik/llmu Pemerintahan/llmu Politik 2 2
S-1 Komunikasi 1 1
3 Analis SDM Aparatur S-1 Manajemen SDM/Administrasi Negara/Administrasi Publik/Psikologi 1 1 2
4 Anaiis Kepegawaian Ahli Pertama S-1 Manajemen SDM/Administrasi Negara/Administrasi Publik/Psikologi 1 1
5 Perawat Terampil D-lll Perawat 1 1
6 Analis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- S-1 Hukum 1 1

 

Undangan
7 Pranata Humas Ahli Pertama S-1/Komunikasi 1 1
8 Pranata Komputer Ahli Pertama S-1 Sistem Informasi 2 2
9 Analis Bidang Pengawasan S-1 Akuntansi 1 1
10 Analis Kelembagaan S-1 Administrasi

Negara/Administrasi

Publik

1 1
11 Arsiparis Terampil D-lll Kearsipan 1 1
TOTAL 3 22 25

 

  • KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria:

  1. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijasah atau transkrip nilai.
  2. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a diatas.
  3. PERSYARATAN PELAMAR
  4. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
  8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
  11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
  12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  13. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
  14. Pelamar merupakan lulusan :
  15. Sarjana/S-1 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3.0 (Tiga koma nol) yang memiliki akreditasi lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta cipn program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal ”B”, diutamakan yang terakreditasi “A”.
  16. Diploma lll/D-lll, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (Dua koma tujuh lima) yang memiliki akreditasi lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal ”B”, diutamakan yang terakreditasi “A”.
  17. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, pada ijazah/transkrip nilai dilengkapi dengan surat penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  18. Usia minimal 18 tahun pada tanggal 1 September 2017 dan maksimal 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2017.
  19. TATA CARA PENDAFTARAN
  20. Dokumen persyaratan terdiri dari:
  • Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rl di Jakarta, diketik mengunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman : https://sscn.bkn.po.id).
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
  • Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah asli.
  • Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : https://sscn.bkn.go.id)
  • Surat pernyataan “Kebenaran Dokumen” diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat Pernyataan dapat diunduh dilaman: https://sscn.bkn.go.id).
  • Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 3×4(1 lembar).
  • Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
  • Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimuíai pada tanggal 11 September 2017 s.d. 25 September 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).
  • Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dimulai pada tanggal 2 Oktober 2017 s.d. 4 Oktober 2017.
  1. TAHAPAN SELEKSI 1. Tahapan Seleksi:
  2. Seleksi Administrasi:
  • Verifikasi dokumen lamaran yang diterima dari portal resmi bkn.go.id
  • Verifikasi dokumen (ijasah, transkrip nilai, KTP)
  1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)

dengan bobot 40%.

  1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% yang terdiri dari:
  • Psikotest dengan bobot 50%.
  • Wawancara dengan bobot 50%.
  • SISTEM KELULUSAN
  1. Kelulusan seleksi administrasi berdasarkan hasil Verifikasi dokumen yang telah diunggah dan akan diumumkan oleh panitia pada laman

https://www.polkam.qo.id/penqumuman-cpns/. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscn. bkn. go. id.

  1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adaiah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan.
  2. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VII. LAIN-LAIN

  1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website pada tanggal 5 September 2017 s.d. 19 September 2017.
  2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi:
  • Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan di Gedung Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta Timur
  • Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat
  1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
  2. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
  3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemenko Polhukam, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
  4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
  5. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
  6. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di https://www.polkam.qo.id/pengumuman-cpns/ 10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2017 dapat mengubungi Call Center yang dapat dihubungi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arta, ^ September 2017
Kemenko Polhukam ua Panitia Seleksi,
Soetarno, S.E., MDS

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Comments are closed